Perisai Demokrasi di Era Digital: Kabidhumas Polda NTT Soroti Perlindungan Jurnalis dari Teror Siber.

Tribratanewskupangkota.com — Ancaman terhadap kebebasan pers kini tidak lagi hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga menjelma menjadi serangan digital yang masif dan terstruktur. Hal ini disampaikan Kabidhumas Polda NTT Henry Novika Chandra saat mengikuti diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day/WPFD) 2026 di Kedai Kopi Petir, Selasa (5/5/202

Dalam forum tersebut, Kabidhumas menegaskan bahwa di era geopolitik modern, informasi telah menjadi aset strategis negara. Gangguan terhadap arus informasi, termasuk intimidasi terhadap jurnalis, berpotensi mengganggu stabilitas nasiona

Di tengah derasnya arus digital, jurnalisme profesional menjadi kompas moral. Tanpa perlindungan yang memadai, maka kebenaran bisa tenggelam oleh disinformasi dan tekanan,” ujarn

Ancaman Nyata di Ruang Siber

Kabidhumas menjelaskan bahwa bentuk kekerasan terhadap jurnalis kini berkembang menjadi non-fisik, seperti peretasan akun, penyebaran data pribadi (doxing), hingga serangan terhadap sistem medi

Menurutnya, kondisi ini juga mulai dirasakan di wilayah NTT, terutama ketika jurnalis mengangkat isu-isu sensitif. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan serius agar insan pers dapat bekerja tanpa rasa taku

Penegakan Hukum Jadi Kunci

Polda NTT, lanjutnya, mengedepankan penegakan hukum berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pers sebagai payung hukum uta

Ia menyebut lima pilar penting dalam efektivitas penegakan hukum siber, yakni kesiapan aparat, dukungan teknologi forensik digital, regulasi yang kuat, peran aktif masyarakat, serta budaya hukum yang sadar atura

“Ruang digital bukan ruang tanpa hukum. Siapa pun yang melakukan intimidasi terhadap jurnalis akan kami tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasny

Peran Strategis Polisi Sibe

Dalam kesempatan tersebut, Kabidhumas juga menyoroti peran Subdit Siber Polda NTT yang aktif melakukan patroli digital, investigasi forensik, serta memberikan respons cepat terhadap laporan ancaman sibe

Ia mengajak para jurnalis untuk tidak ragu melapor apabila mengalami intimidasi digital, dengan melampirkan bukti sebagai dasar penindakan huku

Jaga Kebebasan Pers, Jaga Demokras

Kabidhumas menekankan bahwa kebebasan pers adalah pilar utama demokrasi. Tanpa perlindungan terhadap jurnalis, maka fungsi kontrol sosial akan melema

“Tujuan kami jelas, yakni menghadirkan keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi semua pihak, dan manfaat berupa rasa aman bagi insan pers untuk terus berkarya,” ungkapny

Rekomendasi Dewan Pers

Dalam keterangannya, Kabidhumas Polda NTT juga menyampaikan rekomendasi dari Dewan Pers yang menjadi perhatian bersama, yakni pentingnya peningkatan profesionalisme dan tata kelola media. “Dewan Pers merekomendasikan agar penanggung jawab atau pemimpin redaksi memiliki kompetensi wartawan utama, media segera melakukan verifikasi perusahaan pers, serta secara intensif menyelenggarakan pelatihan bagi wartawan. Selain itu, dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan pedoman pemberitaan media siber,” ungkapny

Menutup pernyataannya, Kombes Pol Henry mengajak seluruh insan pers untuk meningkatkan literasi keamanan digital serta tidak ragu melaporkan setiap bentuk ancaman yang dialam

“Polda NTT siap menjadi mitra strategis insan pers. Kami ingin memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dengan aman, independen, dan profesional demi kepentingan publik serta kemajuan daerah,” pungkasnya.