Penjabat Wali Kota Ikuti Rakor Lintas Sektoral Pengamanan Pilkada 2024 Secara Zoom Meeting dari Polresta Kupang Kota

Tribratanewskupangkota.com - Dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, Wakapolda NTT Brigjen Pol. Awi Setiyono, S.I.K., M.Hum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral, yang digelar di Aula Rupatama Lantai III Mapolda NTT, dan diikuti secara Zoom Meeting oleh Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, S.E., M.Si bersama Kabag Operasi Polresta Kupang Kota Kompol Oktovianus Wadu Ere, S.H. 

Zoom Meeting yang berlangsung di Aula Bijaksana, Mapolresta Kupang Kota, pada Kamis (1/8/2024), dihadiri juga oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang diwakili oleh Tituk Tumuli, S.Sos., S.H., M.H, Komandan Koramil 1604/01 Kupang Mayor Inf. Hendry Dunant, S.IP, Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang Noce Nus Loa, S.H., M.Si, pejabat utama Polresta Kupang Kota, Kapolsek jajaran dan para perwira di lingkungan Polresta Kupang Kota serta Polsek jajaran. 

Bahwa rakor yang diadakan, dalam rangka mengetahui kesiapan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, dimana masyarakat NTT akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati pada beberapa Kabupaten di NTT, dan juga pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, yang akan digelar serentak pada November 2024 mendatang. 

"Kami ikuti rakor bersama Forkopimda tingkat Kota Kupang dan stakeholder lain, dalam rangka menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pengamanan Pilkada, dan kepolisian bersama TNI yang bertanggungjawab dari segi keamanan," ungkap Kapolresta Kupang Kota melalui Kabagops. 

Dikatakan lagi mantan Wakapolres Belu ini, rapat koordinasi lintas sektoral adalah sebuah kesempatan penting bagi kita semua untuk berkolaborasi, berkoordinasi dan berbagi informasi guna mencapai tujuan bersama, yaitu Pilkada serentak 2024 yang damai. 

Adapun penekanan Kapolda NTT, yang disampaikan oleh Wakapolda NTT, disebutkan bahwa .asing-masing instansi dan stakeholder terkait Pilkada, mulai sekarang membuat calm down, atau hitung mundur sehingga dapat menjadi alarm untuk mengingatkana kita, agar disiapkan dari jauh-jauh hari. Dan kini perencanaan yang baik, pekerjaan kita sudah berjalan 50 persen. 

Indikator keberhasilan Pilkada diantaranya, pertama, Pilkada berjalan dengan aman lancar dan damai, adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dan tidak terjadi konflik dimasyarakat. Kami perintah jajaran di Polda NTT untuk Mapping kerawanan konflik di awal, pada saat dan setelah Pilkada. Untuk mencegah kerawanan Kamtibmas tersebut. Jika ada masalah maka lakukan pemecahan masalah dan mencari solusi dengan duduk bersama stakeholder. 

Kemudian yang kedua, jangan sampai ada ego sektoral, jangan merasa paling penting dan paling berkuasa sendiri. Kesuksesan Pilkada adalah kesuksesan bersama, demi mewujudkan Pilkada yang aman, damai dan lancar. 

Ketiga, sebut Brigjen Awi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh stakeholder untuk melaksanakan analisa dan evaluasi dari pengalaman Pemilu yang lalu, khususnya dalam hal mengeliminir terjadinya PSU. 

"Berdasarkan analisa kami, terjadinya PSU karena KPPS tidak memahami regulasi, selain itu laksanakan anev permasalahan-permasalahan yang menonjol," ucap Jenderal Bintang satu ini. 

Keempat, segera laksanakan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah terkait NPHD yang belum terserap 100％. 

Lalu, penekanan yang kelima, laksanakan pengamanan dan Gakkum yang tidak memihak  sehingga mencegah terjadinya konflik. 

"Konflik dimulai karena adanya ketidakadilan, dan keberpihakan dari para pemangku pimpinan terutama dalam Pilkada. Jangan tebang pilih dalam penegakkan hukum, laksanakan seadil-adilnya. Laksanakan dengan mengeliminir kesalahan yang terjadi dalam Pilkada, prediksi yang seakurat mungkin, sehingga tidak ada bias dan tetap fokus terhadap segala potensi kerawanan," beber Wakapolda NTT. 

Terakhir, harapannya, penyelenggaraan Pilkada Tahun ini (Pilkada serentak Tahun 2024) dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai. 

Selanjutnya dibuka sesi diskusi atau tanya jawab, agar segala permasalahan yang terjadi pada Pemilu lalu dapat diminimalisir, bahkan dieliminir pada Pilkada serentak Tahun 2024. (AN)