Kapolresta Kupang Kota Dampingi Gubernur NTT dan TPID Kota Kupang Tinjau Harga Sembako di Pasar Kasih Naikoten.

Tribratanewskupangkota.com - Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, terkait inflasi  kepada para Kepala Daerah dalam Rapat Koordinasi di Sentul City pada Selasa (17 Januari 2023) kemarin soal pengendalian inflasi. Presiden Joko Widodo mengharapkan kepada seluruh daerah agar fokus pada upaya menekan laju inflasi di wilayahnya masing-masing.

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo itu, Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, S.H., S.I.K., M.H, mendampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Penjabat Wali Kota Kupang George M. Hadjoh serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bergerak memantau harga kebutuhan pokok (sembako) di Pasar Kasih Kelurahan Naikoten 1 Kota Kupang, seluruh Camat diterjunkan termasuk para Kepala OPD dan Satgas Pangan, Senin pagi (13/02/2023).

Peninjauan itu dilakukan untuk mengecek kondisi riil harga sembako mulai dari gula, beras, minyak goreng, tepung terigu, bawang, cabai hingga telur ayam. Mulai tanggal 13 Februari sampai dengan 19 Februari 2023, dilakukan operasi pasar murah sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi di Kota Kupang. Sejumlah bahan sembako yang dijual dalam operasi pasar murah, diantaranya beras dibanderol dengan harga Rp. 9.500/kilogram, tepung terigu Rp. 13.000/kilogram dan gula pasir Rp. 13.500/kilogram. Satu demi satu lapak pedagang disambangi Gubernur NTT, Penjabat Wali Kota Kupang, Kapolresta Kupang Kota serta Forkopimda Kota Kupang untuk berdialog dengan para pedagang.

Gubernur NTT menegaskan, upaya pemantauan dengan turun langsung, harus rutin dilakukan. Menurutnya hal itu efektif untuk mengetahui rantai distribusi dan di titik mana suplai tersebut mengalami kendala, hingga memicu kenaikan harga dan juga mendorong kepolisian menindak tegas oknum tidak bertanggungjawab, yang bermain di dalam situasi inflasi.

Kapolresta Kupang Kota mengatakan, kunjungan pasar ini merupakan upaya pemerintah guna menjaga stabilitas harga bahan pangan dan memastikan kesediaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan harga terjangkau” ungkapnya.